Khalayak netizen khawatir tenaga kerja Indonesia kesulitan bersaing dengan tenaga kerja negara-negara lain, terutama negara-negara Asia Tenggara. Karena sekitar 60 persen berpendidikan rendah.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebutkan, jumlah tenaga kerja Indonesia kini sekitar 125 juta orang. Namun, sekitar 60 persen berpendidikan rendah, setingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
"Lulusan SD dan SMP sangat sulit mendapatkan pekerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Selain berpendidikan rendah, menurut Hanif, mayoritas tenaga kerja dalam negeri minim keterampilan dan kompetensi.
Dua faktor ini, katanya, membuat tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam sistem ekonomi terbuka, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Seperti diketahui, ada delapan profesi yang dipertandingkan dalam era MEA. Seperti arsitek, insinyur, akuntan, dokter gigi, geologis, praktisi medis, perawat, dan pemandu wisata. Sektor-sektor ini yang akan digenjot oleh pemerintah.
"Kita butuh daya saing yang sesuai dengan area kompetisi di pasar kerja. Kami akan meningkatkan akses dan mutu pelatihan tenaga kerja," kata Hanif.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, selama ini sektor pendidikan Indonesia hanya terfokus pada sektor formal. Sementara permasalahan tenaga kerja bukan hanya soal ketersediaan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja.
"Penduduk China 1,4 miliar orang, mereka punya perguruan tinggi 2.000 universitas. Di Indonesia, penduduk 255 juta, perguruan tinggi kita 4.000. Dua kali lipat jumlahnya. Maka itu, kami akan meningkatkan mutu pelatihan, agar mereka punya skill (kemampuan)," janji Hanif lagi.
Nah, pernyataan Menteri Hanif tentang 60 persen tenaga kerja lulusan SD dan SMP menjadi perhatian publik media sosial. Khalayak netizen meragukan masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean dalam pasar bebas MEA.
Di jejaring sosial Twitter, misalnya, akun @margono486 berpendapat, banyak tenaga kerja hanya lulusan SD dan SMP karena salah pemerintah. "Yang salah siapa? Masyarakat atau pemerintah? Kenapa pemerintah tidak mempersiapkan SDM berkualiatas melalui pendidikan?" protesnya.
Akun @qqandi mengamini data Menteri Hanif. Karena di tempatnya bekerja, mayoritas hanya lulusan SD dan SMP. "Sejumlah 60 persen tenaga kerja di sektor perkebunan sawit adalah lulusan SD/SMP. Benar itu," cuitnya.
Akun @Danisodikin87 meyakini tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asal negara-negara Asean, apalagi dunia, "Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN, tenaga kerja kita kebanyakan cuma lulusan SD dan SMP."
Akun @alfin0805 berpendapat, salah satu penyebab mayoritas tenaga kerja kini hanya lulusan SD dan SMP, adalah kesalahan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kebijakan pemerintah memberatkan rakyat mengenyam pendidikan yang cukup.
"Proyek buku di sekolah jadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Sekarang terlihat pada angkatan tenaga kerja saat ini," kicaunya.
Lain lagi pendapat @MSalmanR22. Menurut dia, 60 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah merupakan kesalahan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tidak memperhatikan anak-anak putus sekolah.
"Kualitas SDM kita juga lemah. Tenaga kerja kebanyakan lulusan SD dan SMP. Kita semua bertanggung jawab jika kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Kita harus peduli lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, netizen lain juga menyoroti masalah tingginya tingkat pengangguran. "Pengangguran malah jadi nggak karuan," sergah akun @pendamarah.
Akun @mas_rus menyindir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak mampu mengentaskan pengangguran, bahkan semakin menyulitkan hidup rakyat. "Rezim sekarang, angka kemiskinan pengangguran menurun, menurun ke anak cucu maksudnya," sindirnya.
Beberapa netizen menagih janji Jokowi-JK yang disampaikan saat Pemilu Presiden dan Wapres 2014, soal membuka 10 juta lapangan pekerjaan.
Akun @vita_kupit menyindirnya dengan mengatakan, 10 juta lapangan pekerjaan sudah disediakan, namun untuk tenaga kerja asing. "Beneran terbukti, 10 juta lapangan kerja buat imigran ilegal." "Lapangan kerjanya buat TKA China," timpal akun @aribaskoro1969.
Akun @Faat_Ip mendesak Presiden untuk menepati janji 10 juta lapangan pekerjaan. Karena kehidupan rakyat semakin sulit.
"@jokowi kalau hanya ngomong burung beo pun bisa pak, semua harga serba naik. Buat beli susu pampers, ibu-ibu pada ngeluh. Janji lapangan kerja buat siapa pak? Tepati dong," desaknya. (RML)
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebutkan, jumlah tenaga kerja Indonesia kini sekitar 125 juta orang. Namun, sekitar 60 persen berpendidikan rendah, setingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
 |
| Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi menghadiri acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, 10 Januari 2017 |
"Lulusan SD dan SMP sangat sulit mendapatkan pekerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.
Selain berpendidikan rendah, menurut Hanif, mayoritas tenaga kerja dalam negeri minim keterampilan dan kompetensi.
Dua faktor ini, katanya, membuat tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam sistem ekonomi terbuka, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Seperti diketahui, ada delapan profesi yang dipertandingkan dalam era MEA. Seperti arsitek, insinyur, akuntan, dokter gigi, geologis, praktisi medis, perawat, dan pemandu wisata. Sektor-sektor ini yang akan digenjot oleh pemerintah.
"Kita butuh daya saing yang sesuai dengan area kompetisi di pasar kerja. Kami akan meningkatkan akses dan mutu pelatihan tenaga kerja," kata Hanif.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, selama ini sektor pendidikan Indonesia hanya terfokus pada sektor formal. Sementara permasalahan tenaga kerja bukan hanya soal ketersediaan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja.
"Penduduk China 1,4 miliar orang, mereka punya perguruan tinggi 2.000 universitas. Di Indonesia, penduduk 255 juta, perguruan tinggi kita 4.000. Dua kali lipat jumlahnya. Maka itu, kami akan meningkatkan mutu pelatihan, agar mereka punya skill (kemampuan)," janji Hanif lagi.
Nah, pernyataan Menteri Hanif tentang 60 persen tenaga kerja lulusan SD dan SMP menjadi perhatian publik media sosial. Khalayak netizen meragukan masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean dalam pasar bebas MEA.
Di jejaring sosial Twitter, misalnya, akun @margono486 berpendapat, banyak tenaga kerja hanya lulusan SD dan SMP karena salah pemerintah. "Yang salah siapa? Masyarakat atau pemerintah? Kenapa pemerintah tidak mempersiapkan SDM berkualiatas melalui pendidikan?" protesnya.
Akun @qqandi mengamini data Menteri Hanif. Karena di tempatnya bekerja, mayoritas hanya lulusan SD dan SMP. "Sejumlah 60 persen tenaga kerja di sektor perkebunan sawit adalah lulusan SD/SMP. Benar itu," cuitnya.
Akun @Danisodikin87 meyakini tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asal negara-negara Asean, apalagi dunia, "Bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN, tenaga kerja kita kebanyakan cuma lulusan SD dan SMP."
Akun @alfin0805 berpendapat, salah satu penyebab mayoritas tenaga kerja kini hanya lulusan SD dan SMP, adalah kesalahan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kebijakan pemerintah memberatkan rakyat mengenyam pendidikan yang cukup.
"Proyek buku di sekolah jadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Sekarang terlihat pada angkatan tenaga kerja saat ini," kicaunya.
Lain lagi pendapat @MSalmanR22. Menurut dia, 60 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan rendah merupakan kesalahan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tidak memperhatikan anak-anak putus sekolah.
"Kualitas SDM kita juga lemah. Tenaga kerja kebanyakan lulusan SD dan SMP. Kita semua bertanggung jawab jika kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Kita harus peduli lingkungan," ujarnya.
Sementara itu, netizen lain juga menyoroti masalah tingginya tingkat pengangguran. "Pengangguran malah jadi nggak karuan," sergah akun @pendamarah.
Akun @mas_rus menyindir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak mampu mengentaskan pengangguran, bahkan semakin menyulitkan hidup rakyat. "Rezim sekarang, angka kemiskinan pengangguran menurun, menurun ke anak cucu maksudnya," sindirnya.
Beberapa netizen menagih janji Jokowi-JK yang disampaikan saat Pemilu Presiden dan Wapres 2014, soal membuka 10 juta lapangan pekerjaan.
Akun @vita_kupit menyindirnya dengan mengatakan, 10 juta lapangan pekerjaan sudah disediakan, namun untuk tenaga kerja asing. "Beneran terbukti, 10 juta lapangan kerja buat imigran ilegal." "Lapangan kerjanya buat TKA China," timpal akun @aribaskoro1969.
Akun @Faat_Ip mendesak Presiden untuk menepati janji 10 juta lapangan pekerjaan. Karena kehidupan rakyat semakin sulit.
"@jokowi kalau hanya ngomong burung beo pun bisa pak, semua harga serba naik. Buat beli susu pampers, ibu-ibu pada ngeluh. Janji lapangan kerja buat siapa pak? Tepati dong," desaknya. (RML)