Pak Jokowi, Rakyat Semakin Sengsara, Mana 10 Juta Lapangan Kerja...



Khalayak netizen khawatir tenaga kerja Indonesia kesulitan bersaing dengan tenaga kerja negara-negara lain, terutama negara-negara Asia Tenggara. Karena sekitar 60 persen ber­pendidikan rendah.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyebutkan, jumlah tenaga kerja Indonesia kini sekitar 125 juta orang. Namun, sekitar 60 persen berpendidikan rendah, set­ingkat sekolah dasar (SD) dan seko­lah menengah pertama (SMP).

Pak Jokowi, Rakyat Semakin Sengsara, Mana 10 Juta Lapangan Kerja...
Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Jokowi menghadiri acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Jakarta, 10 Januari 2017


"Lulusan SD dan SMP sangat sulit mendapatkan pekerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Selain berpendidikan rendah, menurut Hanif, mayoritas tenaga kerja dalam negeri minim keter­ampilan dan kompetensi.

Dua faktor ini, katanya, membuat tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam sistem ekono­mi terbuka, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Seperti diketahui, ada delapan profesi yang dipertandingkan da­lam era MEA. Seperti arsitek, insinyur, akuntan, dokter gigi, geologis, praktisi medis, perawat, dan pemandu wisata. Sektor-sektor ini yang akan digenjot oleh pemer­intah.

"Kita butuh daya saing yang ses­uai dengan area kompetisi di pasar kerja. Kami akan meningkatkan akses dan mutu pelatihan tenaga kerja," kata Hanif.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai, selama ini sektor pen­didikan Indonesia hanya terfokus pada sektor formal. Sementara permasalahan tenaga kerja bukan hanya soal ketersediaan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan pelatihan bagi tenaga kerja.

"Penduduk China 1,4 miliar orang, mereka punya perguru­an tinggi 2.000 universitas. Di Indonesia, penduduk 255 juta, per­guruan tinggi kita 4.000. Dua kali lipat jumlahnya. Maka itu, kami akan meningkatkan mutu pelatihan, agar mereka punya skill (kemam­puan)," janji Hanif lagi.

Nah, pernyataan Menteri Hanif tentang 60 persen tenaga kerja lu­lusan SD dan SMP menjadi perha­tian publik media sosial. Khalayak netizen meragukan masyarakat Indonesia mampu bersaing dengan masyarakat negara-negara Asean dalam pasar bebas MEA.

Di jejaring sosial Twitter, mis­alnya, akun @margono486 ber­pendapat, banyak tenaga kerja hanya lulusan SD dan SMP karena salah pemerintah. "Yang salah sia­pa? Masyarakat atau pemerintah? Kenapa pemerintah tidak memper­siapkan SDM berkualiatas melalui pendidikan?" protesnya.

Akun @qqandi mengamini data Menteri Hanif. Karena di tem­patnya bekerja, mayoritas hanya lulusan SD dan SMP. "Sejumlah 60 persen tenaga kerja di sektor perkebunan sawit adalah lulusan SD/SMP. Benar itu," cuitnya.

Akun @Danisodikin87 meyakini tenaga kerja Indonesia akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asal negara-negara Asean, apalagi dunia, "Bagaimana Indonesia bisa bersa­ing dengan negara-negara ASEAN, tenaga kerja kita kebanyakan cuma lulusan SD dan SMP."

Akun @alfin0805 berpendapat, salah satu penyebab mayoritas tenaga kerja kini hanya lulusan SD dan SMP, adalah kesalahan pemer­intahan-pemerintahan sebelumnya. Sejumlah kebijakan pemerintah memberatkan rakyat mengenyam pendidikan yang cukup.

"Proyek buku di sekolah jadi salah satu penyebab anak putus sekolah. Sekarang terlihat pada angkatan tenaga kerja saat ini," kicaunya.

Lain lagi pendapat @MSalmanR22. Menurut dia, 60 persen tenaga kerja Indonesia berpendidikan ren­dah merupakan kesalahan seluruh masyarakat Indonesia. Karena tidak memperhatikan anak-anak putus sekolah.

"Kualitas SDM kita juga lemah. Tenaga kerja kebanyakan lulusan SD dan SMP. Kita semua bertang­gung jawab jika kalah bersaing den­gan tenaga kerja asing. Kita harus peduli lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, netizen lain juga menyoroti masalah tingginya ting­kat pengangguran. "Pengangguran malah jadi nggak karuan," sergah akun @pendamarah.

Akun @mas_rus menyindir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tidak mampu mengentaskan penganggu­ran, bahkan semakin menyulitkan hidup rakyat. "Rezim sekarang, angka kemiskinan pengangguran menurun, menurun ke anak cucu maksudnya," sindirnya.

Beberapa netizen menagih janji Jokowi-JK yang disampaikan saat Pemilu Presiden dan Wapres 2014, soal membuka 10 juta lapangan pekerjaan.

Akun @vita_kupit menyindirnya dengan mengatakan, 10 juta lapan­gan pekerjaan sudah disediakan, namun untuk tenaga kerja asing. "Beneran terbukti, 10 juta lapan­gan kerja buat imigran ilegal." "Lapangan kerjanya buat TKA China," timpal akun @aribasko­ro1969.

Akun @Faat_Ip mendesak Presiden untuk menepati janji 10 juta lapangan pekerjaan. Karena kehidupan rakyat semakin sulit.

"@jokowi kalau hanya ngomong burung beo pun bisa pak, semua harga serba naik. Buat beli susu pampers, ibu-ibu pada ngeluh. Janji lapangan kerja buat siapa pak? Tepati dong," desaknya. (RML)


loading...