Meski Efektifitas Belum Terbukti, Menkes Tetap Bayar DP Vaksin : "Nanti Kita Tidak Kebagian,"

Meski Efektifitas Belum Terbukti, Menkes Tetap Bayar DP Vaksin : "Nanti Kita Tidak Kebagian,"

 

Meski Efektifitas Belum Terbukti, Menkes Tetap Bayar DP Vaksin : "Nanti Kita Tidak Kebagian,"


Vaksinasi Covid-19 tak bisa rampung dalam setahun. 


Ada warga yang baru dapat giliran 3,5 tahun yang akan datang. 


Dari total penduduk Indonesia lebih dari 250 juta, pemerintah menargetkan 67-70 persen penduduk atau sekitar 181 juta orang untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. 


Untuk mencapai target herd immunity, pemerintah menyiapkan 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk itu. 


"Kami menyiapkan buffer stock sebanyak 15 persen, jadi total yang kita butuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin seperti dikutip dari laman Kemkes.go.id, Sabtu (2/1/2021). 


Pemerintah membeli vaksin melalui lima jalur. Empat produsen dari bilateral, yaitu Sinovac dari Tiongkok, Novavax dari Kanada-Amerika, Pfizer dari Jerman-Amerika, AstraZeneca dari Swiss-Inggris. 


Satu lagi berasal dari multilateral, yakni COVAX/GAVI dari aliansi GAVI dengan didukung WHO dan CEPI. 


Menkes memastikan pihaknya akan terus menjalin komunikasi secara intens, mengingat saat ini vaksin menjadi komoditas yang diperebutkan oleh seluruh negara di dunia. 


"Karena memang ini belum ada barangnya, kita harus siap-siap. Jadi ada isu kemanusiaan di sini. Itu sebabnya kita agresif mencari vaksin, meski vaksinnya belum terbukti kita sudah DP duluan. Kenapa? Karena nanti kita tidak kebagian," katanya. 


Pada akhir 2020, pemerintah Indonesia resmi menerima 1,8 juta dosis vaksin asal perusahaan China, Sinovac. 


Ini merupakan pengiriman gelombang kedua setelah Kedatangan vaksin itu untuk memenuhi target program vaksinasi tahap awal yang dilakukan terhadap tenaga medis di 34 provinsi Indonesia.   

Next article Next Post
Previous article Previous Post