Erick Sebut Biaya Rawat Pasien Corona Setara Harga Mobil, Kang Tamil : Pedagang Jadi Menteri Ya Gitu!

Erick Sebut Biaya Rawat Pasien Corona Setara Harga Mobil, Kang Tamil : Pedagang Jadi Menteri Ya Gitu!

Erick Sebut Biaya Rawat Pasien Corona Setara Harga Mobil, Kang Tamil : Pedagang Jadi Menteri Ya Gitu!


Menteri Negara Badan Usaha Negara Erick Thohir menyebut biaya perawatan dan pengobatan pasien Corona sangat mahal hingga seratusan juta rupiah. Bahkan jika pasien mempunyai penyakit bawaan biaya itu bisa lebih mahal hingga ratusan juta rupiah.

"Mahal banget. Jadi kalau bisa jangan sakit, tetap disiplin," kata Erick Thohir dalam diskusi virtual Jumat (29/5). Untuk itu masyarakat diminta disiplin dan menjaga tidak sakit tertular virus Covid-19.

Erick menyebut biaya paling murah untuk perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 sebesar Rp105 juta. Angka bisa membengkak berlipat jika pasien mempunyai penyakit bawaan, biaya bisa di atas Rp 200 juta.

Padahal biaya ratusan itu itu belum termasuk biaya pemulasaran bagi pasien meninggal dunia. Semuanya ditanggung pemerintah.

Sederhananya, uang Rp 105 juta setara dengan harga mobil baru mereka Daihatsu Ayla facelift dan uang Rp 215 juta setara dengan harga Daihatsu Terios baru.

Pengamat sosial politik Tamil Selvan mengkritik pernyataan tersebut yang cenderung menyakiti hati rakyat. Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengingatkan pemerintah bahwa seluruh biaya tersebut berasal dari rakyat.

"Pernyataan itu sangat menyakiti hati rakyat. Dia perlu ingat semua biaya itu termasuk gajinya pun dari rakyat, dan ini masa krisis, tentu kehadiran negara sebesar-besarnya bagi rakyat. Yah begitulah kalau pedagang jadi menteri," kritik pengamat alumnus Universitas Mercu Buana ini kepada awak media, Minggu (31/05/2020).

Kang Tamil menjelaskan bahwa Menteri Kesehatan merupakan komandan di saat krisis kesehatan seperti ini, dan bersama itu telah dibentuk resmi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB, maka menurutnya, informasi cukup terkait covid keluar dari mereka.

"Saya lihat banyak Menteri yang mencari panggung untuk tampil dimasa pandemik ini. Secara resmi komandan saat ini adalah Menteri Kesehatan, justru kita tidak pernah dengar suaranya, dan ada Kepala Gugus Tugas yang dibentuk resmi. Saya kira tidak ada tupoksinya Menteri BUMN bicara tentang ini apalagi terkait biaya mahal atau murah, itu ranahnya Menteri Keuangan," papar pemilik acara NGOPI di akun Youtube @kangtamil ini.

Pengamat ini menilai buruknya pengelolaan komunikasi publik pemerintah saat ini, salah satu faktornya dikarenakan banyaknya menteri yang mencari panggung pribadi diluar tupoksinya, belum lagi banyaknya staff ahli yang merasa dirinya setara dengan menteri.

"Jika kita lihat, komunikasi publik pemerintah ini berantakan karena banyaknya pihak yang mencari panggung. Menteri bicara tidak sesuai tupoksi, staff ahli ambil action melebihi kewenangan bahkan merasa dirinya setara menteri. Hal-hal ini yang menimbulkan stigma seolah-olah pemerintah tidak satu suara, dan membingungkan masyarakat. Padahal kebijakan pemerintah sudah sesuai," jelasnya.

Lanjutnya, Kang Tamil menyarankan agar pemerintah bersama seluruh jajarannya fokus pada penanggulangan covid dan penyiapan mekanisme 'New Normal' yang menurutnya merupakan solusi terbaik saat ini.

"New Normal itu adalah solusi terbaik, maka sebaiknya seluruh menteri bisa mensosialisasikan ini dengan baik sesuai tupoksinya. Misal, Menteri BUMN membuat penyesuaian mekanisme New Normal di wilayah kerjanya, demikian juga menteri lainnya. Publik biar diurus oleh pejabat resmi yang ditunjuk saat ini bersama kepala daerah masing-masing," katanya.

Ditanya lebih lanjut tentang tumpang tindih informasi yang dikeluarkan pejabat publik, Kang Tamil mengatakan bahwa segala kebijakan dan statement yang dikeluarkan para Menteri itu mempertaruhkan kepercayaan publik kepada Presiden.

"Dampak dari aksi berebut panggung ini, jika kebijakannya tepat yang dipuji Menterinya, jika kebijakan atau statement nya melenceng yang dihujat Presidennya. Maka saya bilang apapun yang dilakukan para Menteri, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik kepada Pak Presiden. Bilang ke Pak Menteri, 2024 itu masih lama," tutupnya.(mi)
Next article Next Post
Previous article Previous Post