Baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan langsung kabar buruk soal defisit kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Mulai dari beras hingga telur ayam.
Pemerintah terus bekerja keras untuk mengatasi dampak ekonomi yang memukul warga miskin dan tak mampu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60 persen penduduk Indonesia.
Luasnya cakupan bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.
"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.
Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.
Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.
Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.
Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan langsung kabar buruk soal defisit kebutuhan pokok di sejumlah daerah. Mulai dari beras hingga telur ayam.
Jokowi juga meminta jajarannya, khususnya kepada Menteri Pertanian untuk mengantisipasi dan mempertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
Jokowi tidak ingin ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat terganggu.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (28/4/2020) yang tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden.
"Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita," ujar Jokowi.