Kyai NU Banten: Yang Di Pusat, Jangan Ngawur Kalau Ngomong!




Sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kota Serang, Banten merasa sedih dan tersinggung dengan pembelaan dan banyaknya bantuan yang mengalir dari sejumlah elit di Jakarta kepada Saeni. Salah satunya yang tersinggung adalah Kyai NU di Banten, KH Matin Syarkowi yang turut mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang justru membela pemilik warung makan Saeni, daripada menegakkan peraturan yang disepakati oleh masyarakat Kota Serang.

Kyai NU Banten: Yang Di Pusat, Jangan Ngawur Kalau Ngomong!
Saeni, Penjual Warteg di Serang Banten


"Buat para elit di Pusat, jangan dulu berkomentar sebelum tahu duduk persoalannya dengan jelas. Para elite ini kan hanya tau persoalannya dari media saja, belum tau kondisi dan kronologi aslinya bagaimana. Seharusnya mereka bisa mengerti ada kearifan lokal budaya di Kota Serang yang perlu dihormati juga," ungkap KH Matin Syarkowi.

Peraturan yang berhubungan dengan penertiban restoran atau warung makan yang tetap buka di siang hari Ramadhan, sebetulnya sudah lama dilakukan. Bahkan, tambahnya, Seluruh warga Kota Serang telah sepakat untuk mengikuti dan mentaati perda Ramadhan tersebut.

Terkait dengan bantuan yang diberikan untuk Saenih, KH Martin Syarkowi mengatakan bahwa seharusnya para donatur mengumpulkan bantuan untuk memperbaiki sekolah rusak dan memberikan pengobatan gratis untuk orang yang tak mampu. Bukan malah dibuat menyumbang orang yang salah.

"Bagi para donatur, silakan ingatkan juga Ibu Saenih agar bisa menyesuaikan diri. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini juga berkaitan dengan cara didik kita kepada generasi muda," kata Ketua PCNU Kota Serang, KH Matin Sarkowi, Selasa (14/06/2016).

Dia membandingkan dengan almarhum Adrian yang orang tuanya sampai mengemis di depan Istana Negara, Jakarta, untuk bertemu Jokowi agar membeli ginjalnya seharga Rp 1 miliar untuk mengobati anaknya. Namun, hingga meninggal dunia tak mendapatkan pengobatan secara maksimal karena keterbatasan biaya.

"Kami benar-benar tersinggung. Seolah-olah menyudutkan kaum muslimin di Kota Serang dengan tudingan tidak toleransi. Kami mohon yang berada di pusat jangan sembarangan bicara tanpa tahu kondisi di lapangan seperti apa. Sebab hanya akan memperkeruh suasana. Mereka sibuk mengomentari masakan yang diangkut, tapi tidak memberikan peringatan kepada para pedagang yang berjualan di luar jam yang telah ditetapkan," katanya berapi-api.

Syarkowi juga membandingkannya dengan perayaan Nyepi di Bali, di mana kaum muslimin disana juga 'dipaksa' untuk menghormati umat Hindu yang sedang beribadah. Bahkan, Bandara Ngurah Rai pun harus berhenti beroperasi yang menghentikan perekonomian mencapai ratusan miliar.

Lalu mengapa Warteg yang tutup di bulan Ramadhan harus dipersoalkan oleh pemerintah pusat?

"Jangan samakan Kota Serang dengan Jakarta atau daerah lainnya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, harus saling menghargai. Tapi jangan salah kaprah, yang harus dihargai itu orang yang sedang berpuasa dan bukan sebaliknya," tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Kesultanan Banten menantang Wapres Jusuf Kalla (JK) berdebat soal Islam. Terutama menyoal pernyataan JK yang tidak sepakat dengan razia warung makan di bulan Ramadhan.

Tb A.Abbas Wasse, salah satu keturunan Sultan Banten menilai pernyataan JK yang membolehkan rumah makan buka puasa itu asal ngomong dan bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tak memahami toleransi antar umat beragama.

“Kita merazia para pedagang, di situ untuk menghormati orang Islam berpuasa,” kata Tb. Abbas di Masjid Agung Banten, Kecamanatan Kasemen, Kota Serang, Senin (13/06/2016).

Abbas menyinggung perayaan Nyepi yang semua orang wajib menaati, hingga Bandara Bali tutup selama Hari Raya Umat Hindu itu.

“Hari Nyepi itu bukan orang saja yang disuruh Nyepi, pesawat aja disuruh diam. Kalau berbicara pelanggaran HAM, berapa kebutuhan orang untuk berangkat ke satu daerah yang menggunakan pesawat,” kata Abbas.

“Mestinya Pak JK berbicara HAM secara utuh, harus adil, sebagai seorang Wapres berbicara di republik ini. Kalau perlu, saya mengajak JK berdiskusi soal Islam,” tantangnya.

Sebagaimana diketahui, JK menentang penyisiran oleh Satpol PP terhadap pemilik restoran atau warung makan yang buka selama Ramadhan dengan alasan tidak semua warga berpuasa pada bulan Ramadhan.

Selain warga yang non-Islam, ada juga warga Muslim yang tidak bepuasa karena berhalangan seperti sakit dan perempuan haid.

Pernyataan JK itu menanggapi ramai pemberitaan tentang razia Warteg Ibu Saeni (53) oleh Satpol PP Kota Serang pada Rabu 08 Juni 2016 karena berjualan makanan pada siang hari.

Tokoh Banten lainnya yang juga Wakil Ketua Relawan Pemberantas Maksiat (RPM) Banten, KH. Yusuf, menambahkan organisasi masyarakat, kiai dan ulama di Banten mendukung tutupnya warung makan selama bulan Ramadhan di siang hari.

Baca Juga:




“Bagi yang tidak setuju dengan tindakan Satpol PP dasar nya apa? Tidak cukup dengan HAM, kalau menurut saya, lebih kuat mana HAM dengan Perda? Kalau Perda bisa dikalahkan dengan HAM, tidak usah bikin Perda Pergub lagi, HAM aja semua nya sekalian,” kata KH Yusuf.