Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar tak ada pemotongan terkait proses penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara utuh.
Hal ini dikatakan Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).
"Ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu, tidak ada potongan-potongan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
Jokowi mengatakan, untuk menghindari adanya pemotongan, bantuan akan dikirimkan langsung kepada penerima, baik melalui himpunan bank milik negara (himbara) maupun lewat PT Pos Indonesia.
Ia pun meminta para menteri dan kepala daerah untuk secara ketat mengawal proses penyaluran bantuan.
"Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi, tidak ada potongan-potongan apa pun," ujar Jokowi.
Jokowi berharap, masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh bantuan. Ia berharap daya beli masyarakat dapat meningkat, beban ekonomi keluarga di masa pandemi pun menjadi lebih ringan.
"Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata Jokowi.
Ada tiga jenis bansos yang diluncurkan ke 34 provinsi, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).
PKH akan diberikan kepada 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Bantuan ini diberikan melalui himbara. Total anggaran yang disiapkan untuk bantuan PKH sebesar Rp 28,7 triliun.
Kemudian, program sembako akan disalurkan mulai Januari sampai Desember 2021 kepada 18,8 juta keluarga penerima. Anggaran yang disiapkan untuk bantuan ini senilai Rp 45,12 triliun.
Sementara, BST diberikan selama 4 bulan mulai Januari hingga April 2021 kepada 10 juta keluarga penerima. Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp 12 triliun.