Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya diperiksa Polda Metro Jaya. Selama hampir 10 jam Anies harus menjawab 33 pertanyaan soal kerumunan massa yang timbul akibat kepulangan Habib Rizieq Shihab, khususnya acara pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
Pengamat dan aktivis sosial politik Rocky Gerung menilai pemeriksaan selama itu tampak sekali dipaksakan. Tidak jelas untuk apa tujuan pemeriksaan tersebut. Sebaliknya, kesan yang muncul justru hanya untuk memuaskan penguasa.
Dia mempertanyakan pelanggaran apa yang dilakukan Anies terhadap UU Karantina Kesehatan. Sebab UU ini tak pernah diterapkan dalam pandemi Covid-19 karena Presiden Jokowi sendiri memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
”Polisi terpaksa memperpanjang pemeriksaan itu karena berupaya untuk memenuhi keinginan istana yang berharap Anies kena delik. Padahal polisi mengerti bahwa tidak mungkin diberikan delik pada sifat UU yang tidak mempunyai kekuatan hukum,” kata dia dalam video Gagal Jerat Anies, Operasi Intelijen Istana Berantakan, Rabu (18/11/2020).
Rocky menganggap seluruh kejadian mulai kedatangan Habib Rizieq hingga Anies Baswedan terjadi karena pemerintah tidak memiliki informasi yang akurat. Istana, kata Rocky, tidak punya tim yang bisa mengolah informasi secara presisi.
Yang diandalkan hanya opini publik melalui konperensi pers. Menurut dia, dua ujung tombak pembentuk opini andalan istana adalah buzzer atau influencer plus para komisaris BUMN dari para relawan.
”Semuanya tidak punya kemampuan untuk membuat analisis keadaan. Masak, Mahfud sendiri tidak punya pengetahuan bahwa UU Karantina itu tidak diberlakukan justru karena presiden ingin PSBB. Polisi juga akan kesulitan. Jadi presiden juga akan tertipu oleh pembantu-pembantunya sendiri,” kata Rocky.
Dampaknya, kata Rocky, selalu muncul blunder dalam sikap dan kebijakan pemerintah. Alih-alih menurunkan citra Anies melalui pemeriksaan polisi, yang terjadi malah sebaliknya banyak orang menjadi berpihak lagi kepada Anies.
”Jadi ini semua Mahfud yang punya gara-gara karena nggak ada koordinasi. Lho Mahfud kan menkopolhukam yang membawahi semua informasi publik, informasi BIN, intelijen TNI, informasi polisi. Dia nggak bisa olah karena dia menunggangi dukungan palsu dari relawan. Dia pikir buzzer memberi informasi lebih baik dari intelijen, dari polisi. Itu kesalahan Pak Mahfud, padahal dia punya kapasitas dan portofolio untuk mengumpulkan informasi sebelum teledor memberikan informasi kepada publik,” kata Rocky.