Demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law yang berakhir ricuh, sempat menjadi sorotan.
Bahkan, pihak pemerintah mengaku tau siapa dalang di balik kerusuhan demo penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
Hal ini seperti dikutip dari RRI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara mengenai adanya tokoh dibalik pergerakan rakyat yang melakukan aksi demo menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Pemerintah meyakini, ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja yang menolak RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga dalam salah satu program di TV Nasional, Kamis (8/10/2020).
Tak hanya itu, pihak pemerintah bahkan memberi bocoran tentang sosok dalang yang dimaksud.
Airlangga menyatakan, tokoh dibalik ini semua memiliki kepribadian dengan ego yang sangat besar.
Karena, terjadi dimasa pandemi Covid-19 yang berbahaya, Maka dariitu tokoh besar ini hanya bermain dibalik layar.
Ia juga menjelaskan, hingga saat ini pemerintahan sendiri telah memantau tokoh tersebut dan tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.
Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mengingat aksi demonstrasi melibatkan banyak orang, akan berbahaya untuk keselamatan semua masyarakat di Indonesia.
"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," jelas Airlangga.
Menurutnya, jika penularan Covid-19 tidak kunjung berhenti, maka akan butuh waktu yang panjang lagi untuk memulihkan ekonomi apalagi jika adanya demo seperti ini.
Oleh karena itu, ia menegaskan, pemerintah tidak akan segan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum jika situasi semakin tidak kondusif.
"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum [yang dilanggar], pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," jelas Airlangga.
Airlangga pun meyakini, mobilisasi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dirancang dengan rapi, bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan di DPR.
"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi."
"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian," tutur Airlangga.
Pemerintah bahkan mengetahui, meski 90% pabrik tetap beroperasi dan berproduksi, tapi mereka tetap mengirimkan utusan karyawannya untuk melakukan aksi massa.
"Memang ada beberapa pabrik 'mengirimkan utusan' karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut 'merasa harus berpartisipasi' dalam kegiatan-kegiatan semacam ini," ujarnya.
Pernyataan Menteri Airlangga Hartanto ini tak ayal membuat banyak pihak penasaran.
Termasuk musisi kondang Iwan Fals.
Dikutip dari akun Twitter pribadinya @iwanfals, sang musisi mengunggah sebuah cuitan pada 11 Oktober 2020.
Iwan menulis jika pemerintah perlu segera menyebut dalang kerusuhan demo yang dimaksud.
Karena jika tidak, maka publik akan berspekulasi jika kerusuhan dibuat sendiri oleh Presiden.
"itu Aktor atau Dalang kerusuhan demo yg kemaren atau apalah namanya, harus segera disebut namanya oleh Pemerintah atau Hakim, klo nggak jangan2 orang bisa menduga Presiden sendirilah dalangnya," tulis akun @iwanfals.
Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah belum memberi pengumuman resmi terkait siapa dalang di balik kerusuhan demo penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.*