Jumlah kasus Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah meski telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hingga Senin (18/5/2020), kasus Virus Corona di Indonesia tercatat 17.514 kasus.
Dari jumlah itu, pasien Covid-19 di Indonesia meninggal dunia tercatat 1.148 orang (6 persen) dan 4.129 orang (23 persen) dinyatakan sembuh.
Masih terus meningkatnya jumlah kasus Virus Corona ini menimbulkan pertanyaan apakah PSBB efektif menekan penyebaran Virus Corona.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini mengatakan, kunci pengendalian penyebaran Virus Corona itu justru ada di tangan pengurus RT dan RW atau gugus tugas di tingkat RT dan RW serta desa-desa adat.
Menurut Jokowi, unit masyarakat paling bawah ini adalah yang paling efektif untuk menekan agar penyebaran virus corona tak semakin luas.
Hal itu diketahui Jokowi berdasarkan laporan para gubernur.
"Laporan yang saya terima dari para gubernur baik yang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) maupun yang tidak, kesimpulannya yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah unit masyarakat yang paling bawah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference, Senin (18/5/2020).
Untuk itu, Jokowi meminta agar seluruh kepala deerah memperkuat gugus tugas yang berada di tingkat RT/RW untuk mengendalikan penyebaran virus corona.
Ia mencontohkan Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai berhasil mengendalikan virus corona lewat desa adat.
"Ini penting sekali, kuncinya di sini, gugus tugas RT/RW, atau desa, atau desa adat," kata Jokowi.
Hingga Minggu (17/5/2020) kemarin, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat mencapai 17.514 kasus. Dari jumlah itu, 4.129 orang dinyatakan sembuh, dan 1.148 orang lainnya meninggal dunia.
Nada Bicara Jokowi Naik
Sementara itu, dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di yang diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan para Menteri melalui konferensi video pada Senin (18/5/2020) berlangsung panas.
Jokowi-sapaan Joko Widodo, naik pitam dan menyampaikan dengan nada tinggi soal pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi.
Nada bicaranya saat mengutarakan pernyataan tersebut agak tinggi.
"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjut dia.
Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah baru menyiapkan skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu yang tepat.
Ia menyatakan, keputusan untuk melonggarkan PSBB akan diambil setelah pemerintah melihat data dan fakta yang mendukung di lapangan ihwal pengendalian penyebaran Covid-19.
Untuk itu, Presiden Jokowi akan tetap melarang masyarakat melakukan mudik sebagai salah satu bentuk kebijakan PSBB.
"Yang kita siapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat, serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas," ujar Presiden Jokowi.
"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," lanjut dia.
Mall Akan Dibuka
Berbanding terbalik dengan keterangan Jokowi, Pusat perbelanjaan atau mal dikabarkan akan kembali dibuka pada 8 Juni 2020.
Pembukaan mall setelah ditutup sementara sejak diberlakukannya PSBB Jakarta.
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menjelaskan, rencana tersebut berdasarkan skenario dari kajian awal Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekomonomian.
Jika tidak ada perubahan jadwal, maka mal di Jakarta kemungkinan sudah bisa kembali beroperasi pada 8 Juni, sesuai dengan kajian tersebut.
“Tanggal (pembukaan) jika tidak ada perubahan jadwal, maka mal di Jakarta kemungkinan sudah bisa kembali beroperasi pada 8 Juni, sesuai dengan kajian," ujar Budihardjo ketika dikonfirmasi, Senin (18/5/2020).
"Sampai dengan saat ini masih berdasarkan kajian Kemenko Perekonomian itu,” tambahnya.
Budihardjo mengatakan, pihaknya siap mengikuti rencana pemerintah pusat membuka kembali sejumlah fasilitas publik dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“Itu kan rencana pemerintah, dalam hal ini Kemenko Perekonomian, kami mengikuti dan mendukung saja rencana pemerintah,” kata Budihardjo.
Diberitakan sebelumnya, Kemenko Perekonomian tengah melakukan kajian awal mengenai skenario pemulihan ekonomi Indonesia dengan mengoperasikan kembali sejumlah sektor yang dibagi ke dalam beberapa tahapan.
Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut:
1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.
2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.
3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.
4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.
5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.
Sementara itu, penambahan kasus pasien yang terjangkit virus corona terus terjadi di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Minggu (17/5/2020) pukul 12.00 WIB, ada 489 kasus baru Covid-19.
Penambahan tersebut menyebabkan adanya 17.514 kasus Covid-19 di seluruh Indonesia, yang tercatat sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto menuturkan, adanya penambahan kasus positif ini menandakan bahwa masih terdapat orang tanpa gejala yang menularkan virus di tengah masyarakat.
DKI Jakarta kembali tercatat sebagai wilayah dengan penambahan kasus positif terbanyak, yakni 132 orang.