Dana Bansos Disunat Rp 25 Ribu per KK, Warga Protes Keras!

Dana Bansos Disunat Rp 25 Ribu per KK, Warga Protes Keras!

author photo
Dana Bansos Disunat Rp 25 Ribu per KK, Warga Protes Keras!


Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dana Bansos alias bantuan sosial merasa "disunat" (dipotong).

Pasalnya mereka mengaku hanya menerima sebesar Rp 225 ribu dari yang seharus nya sebesar Rp 250 ribu dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk warga terdampak pandemi corona (Covid-19) di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Warga mengaku pemotongan dana bantuan sosial tersebut dilakukan dengan dalih biaya administrasi.

"Saya menerima langsung uangnya dari Pak RT sebanyak Rp 225 ribu. Katanya yang Rp 25 ribu untuk administrasi," ujar Munawaroh salah satu warga RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranan Mas, yang berpropesi sebagai pedagang sayur dan tercatat dalam daftar penerima manfaat Bansos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jumat (17/4).

Mumun merasa keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena semua warga yang mendapat Bansos dipotong Ketua RT.

"Saya merasa keberatan dengan pemotongan ini," ucapnya

Seorang warga lainnya, Marwadi yang juga hanya menerima uang sebasar Rp 225 ribu dari Ketua RT juga merasa keberatan.

"Waktu itu saya nggak ada dirumah dan uangnya diserahkan kepada anak saya, dan kata anak saya jumlah uang yang diberikan oleh Pak RT sebesar Rp 225 ribu, dan kata Pak RT kepada anak saya yang dua Rp 25 ribu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat jatah bansos," jelasnya.

Juru Bicara (Jubir) Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Depok, Dadang Wihana, berjanji akan mengusut pemotongan uang bansos tersebut.

"Kami segera cari tahu dan komunikasi dengan lurah dan camat setempat," tegasnya.

Menurut Dadang, pihak akan melakukan investigasi kebenaran informasi tersebut.

"Pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui kecamatan dan kelurahan, kami berharap Satgas Kampung Siaga Covid-19 dapat turut serta mengawasi pendistribusian bantuan sosial tersebut," tuturnya.
Next article Next Post
Previous article Previous Post