Bagaimana akhir kisah anggota DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang ngamuk-ngamuk saat mau diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sepulang dari kunjungan kerja (Kunker) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat kemarin?
Ketua DPRD pun akhirnya bicara endingnya.
Seperti kita ketahui, peristiwa itu terjadi di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3) malam.
Kejadian tersebut bermula saat tim medis Dinas kesehatan Blora menyambut kedatangan para wakil rakyat dengan berupaya melakukan medical check up untuk mengantisipasi tertularnya Covid-19.
Bukannya merespons dengan baik, beberapa anggota Dewan tersebut justru menolak untuk dicek kesehatannya.
Dalam video amatir berdurasi 2 menit tersebut, terlihat jelas seorang anggota DPRD Kabupaten Blora, berinisial WR, marah-marah di hadapan tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
Anggota Dewan yang mengenakan topi serta baju biru tersebut membentak-bentak tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
Bahkan, rekan-rekan WR sesama anggota DPRD juga ikut mendukungnya.
"Kamu pejabat enggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Kita ini DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan. Pakai undang-undang," ujarnya dengan nada tinggi.
"Perintah dari mana, Pak?" sahut anggota DPRD Blora yang lain.
Tim Dinkes Kabupaten Blora yang hendak menjalankan tugasnya pun hanya bisa menjawab pelan sepatah dua patah kata. Tak berhenti di situ, WR terus saja meninggi omongannya di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora.
"Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW ini kita. Mana surat tugasnya. Kita DPR kunjungan ada undang-undangnya. Bukan teroris, bukan nganu," bentak WR.
Sekali lagi, WR tak mau diperiksa kesehatannya dan mempersilakan pemeriksaan kesehatan dilakukan di rumah sakit.
"Kita siap diperiksa di mana saja. Enggak ada surat tugasnya, ayo ke rumah sakit," bentaknya. "Iya, Pak," tutur salah seorang tim medis Dinkes Kabupaten Blora.
Belum sampai melangkah, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora yang lain menyahut dengan lantang. "Njajal Bupatine sesuk prikso (Coba Bupatinya besok periksa)," teriaknya.
Mendengar hal itu, WR pun kembali memanas di hadapan tim medis Dinkes Kabupaten Blora."Oh iya, saya tanya, jikalau masyarakat dari luar kota masuk ke Blora diperiksa, berarti setiap malam kamu memberhentikan bus luar kota ya?
Terus Bupati sekeluarga ke Yogyakarta kamu periksa enggak? Terus Wakil Bupati sekeluarga ke Jakarta kamu periksa enggak?" ujar WR lagi.
Sekali lagi, tim medis Dinkes Kabupaten Blora merasa bingung untuk menjawab dan hanya menundukkan kepala.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Blora, M Dasum, menyatakan apa yang terjadi di lokasi, tidak seheboh di video di media sosial dan yang dibicarakan masyarakat.
"Style-nya memang seperti itu mas. Tapi ini endingnya, semua anggota dewan mau kok nurut sesuai aturan dan saran pemerintah. Mereka mau dicek semua," ucapnya ketika dihubungi, Jumat (20/3).
Politikus PDIP itu menegaskan saat kejadian, anggotanya akhirnya mau dicek kesehatannya. Sudah saatnya, kata dia, pihaknya lebih waspada dan hati-hati menghadapi wabah pandemik global ini.
Ia menceritakan, dari 45 anggota dewan 37 orang berangkat ke Mataram. Dari Juanda, kata dia, beberapa anggota dijemput menggunakan mobil pribadi, kereta api, dan bus.
"Kebanyakan menggunakan bus yang turun di terminal. Semuanya akan diperiksa termasuk yang naik mobil dan kereta. Intinya semua mendukung," tandasnya.
Hal sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto. Ia menyebut tidak ada penolakan oleh anggotanya terhadap pemeriksaan antispasi penyebaran virus Corona.
Siswanto menilai tindakan tersebut murni karena gaya bicara anggotanya sehingga terkesan marah. "Itu hanya bagian dari intonasi yang berbeda. Orang kan punyastyleberbeda-beda. Ada yang halus dan keras. Dan itu Pak Warsit hanya minta diperiksa di rumah sakit, bukan terminal," paparnya.
"Pak WR nanti akan kami undang, akan diundang oleh Pak Ketua untuk didiskusikan lagi. Soal video ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut, kami undang, kebetulan kan juga saya di lokasi, nanti yang bersangkutan akan kami klarifikasi juga," janjinya.
Sementara itu, Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, menuturkan prosedur pemeriksaan merupakan teknis dari Dinas Kesehatan. Pihaknya tidak bisa melakukan intervensi sampai detail hal teknis seperti itu.
"Tapi sebetulnya, ini hanya misskomunikasi. Terkait pemeriksaan, anggota DPRD juga sebenarnya welcome, tidak masalah," kata Arief saat dihubungi, Jumat (20/3).
Tindakan tim medis ke terminal pada malam hari, lanjutnya, itu merupakan langkah untuk menjemput bola.Ada niat dan maksud baik dari dinas, namun karena ada miskomunikasi sehingga insiden terjadi.
"Sudah selesai. DPRD sepenuhnya mendukung semua upaya dari pemerintah. Ini butuh kesadaran bersama. Menjaga agar semua aman," tegasnya.
Lihat videonya dibawah ini:
Lupa Bawa Surat Tugas
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hermanto, menjelaskan, awalnya pemeriksaan terhadap jajaran DPRD sepulang kunker dari Lombok ini direncanakan dilakukan di RSÚD dr R Soeprapto, Cepu.
Namun pihak DPRD Blora, kata Lilik, meminta agar cek kesehatan dilakukan di Terminal Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur.
"Itu sore itu kami mendapat info beliau minta di sana, ketua dewan, permintaan beliau. Sebenarnya sudah kita siapkan di RS Cepu, tiba-tiba kami dihubungi dapat info di Padangan saja. Jadi ya atas permintaan beliau sendiri.
Bukan karena dicegat, tapi permintaan beliau sendiri, kami kanmanut(patuh)," kata Lilik kepada wartawan, Jumat (20/3).
Lilik mengakui jajaran petugas yang saat itu dikirim untuk melakukan cek kesehatan lupa membawa surat tugas. Ia pun meminta maaf atas kelalaian tersebut.
"Ya sebetulnya harus pakai surat tugas, kalau memang itu ada kesalahan itu harus kami cek lagi, dan saya akui juga lupa, yang jelas kita kan ini gerak cepat.
Kami seperti ini kan kita misalnya mau menyemprot disinfektan di mana-mana, surat-surat juga terbawa ke sana, tapi kalau memang misalnya ada kelewatan ini kami minta maaf," tandasnya.
Pengecekan kondisi kesehatan terhadap jajaran DPRD sepulang kunker dari Lombok ini sendiri, disebut Lilik bertujuan baik. Yakni memastikan kondisi kesehatan para anggota, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi mereka sendiri ataupun keluarga.
Menurutnya, bukan hanya jajaran DPRD saja yang dicek kesehatannya seperti itu. Bahkan Bupati, wakil, Sekda beserta jajarannya setiap kali mengadakan pertemuan, juga diperlakukan hal yang sama demi menjaga kesehatan masing-masing.
"Setiap semuanya sudah kita periksa. Semua, rapat di Setda kemarin sudah kami periksa. Semua rapat-rapat,Panjenengan(Anda) juga diperiksa. Sudah diperiksa semua. Mulai Senin kemarin sudah pemeriksaan semua," imbuhnya.