Inspektur Jenderal Anton Charliyan selaku Kepala Divisi Humas Mabes POLRI menegaskan akan memburu seluruh akun penyebar berita bohong terkait Tragedi Bom Sarinah.
Menurut Anton, informasi bohong itu banyak beredar di media sosial dan di media online.
“Saat ini mulai ada yang mengatakan ledakan (di Thamrin) adalah rekayasa TNI dan Polri,” kata Anton di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Sabtu, 16 Januari 2016.
Anton menambahkan, informasi seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan dan kemudian dikonsumsi anak-anak dan masyarakat yang kurang berpendidikan.
Sekarang ini, jelasnya, Tim dari Cyber Crime Mabes POLRI sudah mulai turun tangan untuk menangkap penyebar informasi semacam itu.
Namun terkadang yang menjadi kendala adalah pemilik akun biasanya memiliki lebih dari satu alamat e-mail.
“E-mail address itu biasanya palsu. Namun akan tetap kami cari operator aslinya,” terang Anton.
Semenjak terjadi serangan teror Sarinah, Anton menambahkan, penyebaran jenis informasi seperti itu mengalami peningkatan yang signifikan.
Isinya beraneka rupa, dari yang menyatakan aksi itu rekayasa hingga menyatakan aksi itu adalah pengalihan isu.
“Padahal tak mungkin rekayasa, ada korban begitu banyak,” kata Anton.
Menurut Anton, jika terbukti menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, maka akan dilakukan penangkapan.
Namun, jika konteksnya adalah hate speech (menyuarakan kebencian), sanksinya akan dilakukan pemanggilan terhadap orang itu.
“Karena ini menebar kebohongan. Sengaja ingin melawan negara,” pungkas Anton.
Sumber: Tempo
 |
| Anton Charliyan, Kadiv Humas Polri |
Menurut Anton, informasi bohong itu banyak beredar di media sosial dan di media online.
“Saat ini mulai ada yang mengatakan ledakan (di Thamrin) adalah rekayasa TNI dan Polri,” kata Anton di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Sabtu, 16 Januari 2016.
Anton menambahkan, informasi seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan dan kemudian dikonsumsi anak-anak dan masyarakat yang kurang berpendidikan.
Sekarang ini, jelasnya, Tim dari Cyber Crime Mabes POLRI sudah mulai turun tangan untuk menangkap penyebar informasi semacam itu.
Namun terkadang yang menjadi kendala adalah pemilik akun biasanya memiliki lebih dari satu alamat e-mail.
“E-mail address itu biasanya palsu. Namun akan tetap kami cari operator aslinya,” terang Anton.
Semenjak terjadi serangan teror Sarinah, Anton menambahkan, penyebaran jenis informasi seperti itu mengalami peningkatan yang signifikan.
Isinya beraneka rupa, dari yang menyatakan aksi itu rekayasa hingga menyatakan aksi itu adalah pengalihan isu.
“Padahal tak mungkin rekayasa, ada korban begitu banyak,” kata Anton.
Menurut Anton, jika terbukti menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, maka akan dilakukan penangkapan.
Namun, jika konteksnya adalah hate speech (menyuarakan kebencian), sanksinya akan dilakukan pemanggilan terhadap orang itu.
“Karena ini menebar kebohongan. Sengaja ingin melawan negara,” pungkas Anton.
Sumber: Tempo