Sebuah pernyataan mncengangkan datang dari salah satu pejabat tinggi di Pemerintaham Saudi, Pasalnya ia mengungkap parahnya pembengkakan pengeluaran yang terjadi di sektor publik negara penghasil minyak yang sedang mengalami defisit keuangan itu. Pegawai pemerintah alias PNS, yang merupakan profesi mayoritas warga Saudi, ternyata hanya bekerja kurang lebih satu jam dalam sehari.
“Jumlah waktu bekerja di antara pegawai negeri bahkan tidak melebihi satu jam – dan angka itu berdasarkan hasil penelitian yang valid,” kata Menteri Pelayanan Publik Khaled Alaraj dalam diskusi resmi mengenai perekonomian negara itu sebagaimana dilansir Russia Today, Jumat (21/10/2016).
Lebih dari dua per tiga warga Saudi yang tidak menganggur, saat ini bekerja untuk pemerintah. Kerajaan Saudi tahun lalu menghabiskan 45 persen anggarannya yang setara dengan USD128 miliar untuk membayar gaji para pegawai tersebut.
Sebelum adanya perubahan kebijakan baru-baru ini, PNS di Arab Saudi hanya bekerja 35 jam per minggu, dengan hampir tidak adanya kemungkinan untuk dipecat, dan bonus yang datang secara rutin. Benar-benar sebuah profesi impian bagi setiap pencari kerja.
“Di kementerian saya, kami mendapatkan lebih dari satu juta lamaran kerja. Sebanyak 200 ribu di antaranya telah bekerja di sektor swasta dan bersedia untuk menerima pemotongan gaji,” kata Khaled.
Kondisi ini ditambah dengan situasi ekonomi dan anjloknya harga minyak dunia, Arab Saudi mengalami kesulitan keuangan dan telah mengambil langkah-langkah untuk menambah pendapatannya. Selain menerapkan pajak penjualan untuk pertama kalinya, negara itu juga mematok biaya USD530 untuk visa haji, menurunkan subsidi, dan menetapkan denda lalu lintas yang tinggi.
Sektor publik juga tidak luput dari beberapa kebijakan penghematan seperti penggunaan kalender masehi dan pemotongan gaji para pejabat tinggi sebesar 20 persen serta tunjangan lainnya. Para PNS yang terbukti bekerja tidak maksimal sekarang bisa dipecat dalam tiga tahun sehingga mereka paling tidak harus setor muka ke kantornya untuk mengisi daftar kehadiran menggunakan sidik jari.
Kendati demikian, kerajaan Saudi tampaknya tidak akan langsung mengurangi jumlah pekerja di sektor publiknya karena selama ini posisi itu digunakan sebagai sarana membagikan kemakmuran negara sehingga tak terjadi reformasi sosial atau politik di negara kaya minyak tersebut.
“Jumlah waktu bekerja di antara pegawai negeri bahkan tidak melebihi satu jam – dan angka itu berdasarkan hasil penelitian yang valid,” kata Menteri Pelayanan Publik Khaled Alaraj dalam diskusi resmi mengenai perekonomian negara itu sebagaimana dilansir Russia Today, Jumat (21/10/2016).
Lebih dari dua per tiga warga Saudi yang tidak menganggur, saat ini bekerja untuk pemerintah. Kerajaan Saudi tahun lalu menghabiskan 45 persen anggarannya yang setara dengan USD128 miliar untuk membayar gaji para pegawai tersebut.
Sebelum adanya perubahan kebijakan baru-baru ini, PNS di Arab Saudi hanya bekerja 35 jam per minggu, dengan hampir tidak adanya kemungkinan untuk dipecat, dan bonus yang datang secara rutin. Benar-benar sebuah profesi impian bagi setiap pencari kerja.
“Di kementerian saya, kami mendapatkan lebih dari satu juta lamaran kerja. Sebanyak 200 ribu di antaranya telah bekerja di sektor swasta dan bersedia untuk menerima pemotongan gaji,” kata Khaled.
Kondisi ini ditambah dengan situasi ekonomi dan anjloknya harga minyak dunia, Arab Saudi mengalami kesulitan keuangan dan telah mengambil langkah-langkah untuk menambah pendapatannya. Selain menerapkan pajak penjualan untuk pertama kalinya, negara itu juga mematok biaya USD530 untuk visa haji, menurunkan subsidi, dan menetapkan denda lalu lintas yang tinggi.
Sektor publik juga tidak luput dari beberapa kebijakan penghematan seperti penggunaan kalender masehi dan pemotongan gaji para pejabat tinggi sebesar 20 persen serta tunjangan lainnya. Para PNS yang terbukti bekerja tidak maksimal sekarang bisa dipecat dalam tiga tahun sehingga mereka paling tidak harus setor muka ke kantornya untuk mengisi daftar kehadiran menggunakan sidik jari.
Kendati demikian, kerajaan Saudi tampaknya tidak akan langsung mengurangi jumlah pekerja di sektor publiknya karena selama ini posisi itu digunakan sebagai sarana membagikan kemakmuran negara sehingga tak terjadi reformasi sosial atau politik di negara kaya minyak tersebut.